Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Sabtu, 20 Mei 2017

Pemprov Riau Usulkan 2.369 Lowongan CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan merincikan ada 2.369 formasi CPNS yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Formasi yang akan dibuka di antaranya bidang tenaga teknis, guru dan dokter. Kebutuhan itu disesuaikan dengan pengusulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pemprov Riau membutuhkan tenaga ahli di Dinas ESDM, Dinas PU dan instansi teknis lainnya, termasuk guru dan dokter," kata Ikhwan Ridwan di Pekanbaru, Jumat (19/5/2017).

Kendati demikian, mantan Kepala Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau ini belum bisa memastikan seberapa banyak formasi yang akan diakomodir oleh KemenPANRB.

"Ini kita ajukan dulu ke kementerian. Apakah nanti diterima tentu menunggu keputusan mereka," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Harian Riau.
Share:

Pemrov Sulsel Masih Membutuhkan 2.700 ASN

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Faksahri Radjamilo mengungkapkan, saat ini Sulsel membutuhkan sekitar 2.700 Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Yang jelas saat ini kita masih kekurangan 2.700 ASN," ujar Ashari, Jumat (19/5/2017). 

Ashari menjelaskan, ASN yang paling banyak dibutuhkan bidang kesehatan dan pendidikan. Kekurangan ASN sebanyak 2.700 tersebut, belum termasuk ASN yang akan masuk dalam masa pensiun.

"Saya tidak hafal berapa pensiun, bisa saja ada tambahan dari bidang lainnya, bukan hanya kesehatan dan pendidikan," katanya.

Menurutnya, kekurangan ASN tersebut belum diusulkan. Mengingat, saat ini pihaknya melakukan pendataan dan verifikasi kekurangan tersebut.

"Saat ini belum kita usulkan karena saat ini kita masih melakukan pendataan jumlah PNS yang lowong atau dibutuhkan. Tentunya kita akan terima nanti sesuai dengan berapa yang diberikan pusat kepada kita," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Rakyatku.
Share:

Minggu, 14 Mei 2017

Pemprov NTB Usulkan 4 Ribu Formasi CPNS

Sahabat CPNS, sudah tahukah anda bahwa untuk penerimaan CPNS 2017, Pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan 4 ribu lebih formasi CPNS kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Demikian disampaikan Sekretaris Daerah NTB, H. Rosiady Sayuti, Jumat, 12 Mei 2017.

“Usulan kita sekitar 4 ribu lebih untuk seluruh NTB termasuk kabupaten/kota. Tapi itu kan masih usulan,” katanya.

Terkait tenaga yang dibutuhkan, Rosiady menyatakan ada ketentuannya. Pemprov hanya menerima CPNS untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Paling banyak guru dan tenaga kesehatan. Dalam waktu dekat sudah ditentukan berapa tenaga untuk infrastruktur, misalnya sarjana teknik berapa, sarjana yang lain berapa,” terangnya.
 
Berbeda dengan Pemprov NTB yang masih menunggu kepastian, Pemkot Mataram berdasarkan persetujuan Kemenpan dan RB telah diputuskan hanya akan menerima 140 formasi CPNS dari total 177 yang diusulkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram mengusulkan 98 orang tenaga guru, 28 orang tenaga kesehatan dan 14 tenaga teknis infrastruktur.
 
Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Selasa, 09 Mei 2017

Instansi yang membutuhkan CPNS, harus mengajukan usulan kebutuhan satu tahun sebelum rekrutmen dilaksanakan.

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengubah pola pengadaan PNS.

Bila sebelumnya, usulan kebutuhan CPNS diajukan dua sampai tiga bulan sebelum rekrutmen dimulai, mulai tahun depan tidak lagi.

Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pen‎dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja, instansi yang membutuhkan CPNS, harus mengajukan usulan kebutuhan satu tahun sebelum rekrutmen dilaksanakan.

Contohnya, pengadaan CPNS 2018, penyusunan kebutuhan harus diajukan Maret 2017 kepada MenPAN-RB dan Kepala BKN.

Pertimbangan Kepala BKN paling lambat diajukan Juli 2017 dan pertimbangan Kementerian Keuangan untuk urusan penggajian paling lambat akhir Mei 2018.

Sedangkan penetapan formasi oleh MenPAN-RB dilaksanakan Mei tahun berjalan. ‎Setelah formasi ditetapkan, masing-masing instansi sudah bisa melakukan seleksi CPNS sekitar Juni.

"Karena PP ini terbit April 2017, maka pengadaan CPNS tahun ini tidak mengikuti aturan baru. Namun mekanismenya tetap berlaku tahun ini, mulai dari aspek perencanaan yang didasarkan pada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk memperoleh peta jabatan dan kebutuhan jabatan," terang Setiawan, Selasa (9/5).

Dengan Anjab dan ABK, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan untuk jangka waktu lima tahun, dilengkapi rincian rencana strategis per tahun. ‎ Selain itu, lanjut Iwan, sapaan akrabnya, usulan kebutuhan harus dimasukkan ke dalam e-formasi.

"Jadi instansi yang baru mengajukan usulan tahun depan, otomatis tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS tahun depan juga. Kalau ingin merekrut CPNS 2018, usulannya sudah diajukan tahun ini," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 05 Mei 2017

Rekrutmen CPNS 2017 tidak dilakukan secara serentak.

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen CPNS 2017 tidak dilakukan secara serentak. Pelaksanaannya bergantung kesiapan kementerian/lembaga dan masing-masing pemerintah daerah (pemda).

“Mulai tahun ini tes CPNS tidak dilakukan serentak untuk semua jabatan. Namun, dilihat yang siap terlebih dahulu,” kata Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat, 5 Mei.

‎Dia menyebukan, sistem tes tetap menggunakan computer assisted test (CAT). Dengan demikian tidak ada lagi tes di stadion-stadion.

“Prinsipnya, begitu MenPAN-RB‎ menetapkan formasi jabatan dan mengeluarkan izin prinsip, instansi sudah bisa membuka rekrutmen. Kemudian seleksi lewat tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” tuturnya.

Di daerah, Pemprov Sulsel belum mendapat informasi resmi terkait mekanisme tes CPNS 2017. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel menunggu petunjuk KemenPAN RB

Kabid Pengembangan Pegawai BKD Sulsel, Nursyamsih menuturkan Pemprov mengusulkan usulan formasi sesuai kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan kerja.

“Untuk usulan 2017 itu tentu menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru,” tuturnya.

Jumlah pegawai Pemprov saat ini membengkak menjadi 26.364 orang. Tambahan pegawai bukan hanya dari pengalihan guru SMA dan SMK 15.156 orang saja. Pemprov juga harus menerima pengalihan pegawai dari kabupaten/kota bidang kehutanan 948 orang, energi dan sumber daya mineral 34 orang, perhubungan 160 orang, dan ketenagakerjaan 66 orang.

Kata Nursyamsih berdasarkan acuan terakhir 2015, kebutuhan pegawai Pemprov Sulsel 12.374 orang. Dengan jumlah pegawai yang ada 9.797 orang.

“Artinya ada kekurangan sekira 2.577 orang sesuai data e-formasi. Usulan tahun ini mungkin sedikit berbeda karena ada perubahan struktur OPD,” bebernya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Makassar, Basri Rachman mengutarakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan akan ada penerimaan di Kota Makassar. Sebab, pemkot baru memasukkan usulan fotmasi.

“Kita tunggu dulu rapat koordinasi nasional. Rencananya diadakan tanggal 10 Mei ini di Jakarta,” katanya.

Sekkab Luwu Utara, Abdul Mahfud menyatakan daerahnya sudah siap untuk melakukan rekrutmen CPNS.

Kepala BKD Pinrang, Muh Nasir mengatakan, sejauh ini belum ada surat resmi dari BKN soal petunjuk pelaksanaan untuk penerimaan CPNS 2017. Hanya saja memang sudah ada kabar yang beredar, terkait tes yang tak bersamaan di semua daerah dan lembaga.

“Kebutuhan kita adalah guru dan tenaga kesehatan. Utamanya di wilayah pegunungan,” ucapnya.

Kepala BKP SDM Bone, Andi Islamuddin juga mengaku belum mendapat informasi dari pihal terkait tentang mekanisme pelaksanaan tes CPNS tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Soppeng, A Mahmud pun menuturkan baru sebatas mengusulkan kebutuhan CPNS. Batas pengusulan kebutuhan pegawai di-deadline Jumat, 5 Mei.

Berita ini bersumber dari Fajar.
Share:

Selasa, 02 Mei 2017

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih menggodok persyaratan rekrutmen CPNS 2017.

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum menentukan persyaratan rekrutmen CPNS 2017.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok syarat-syarat itu.

"Nantinya Panselnas yang menentukan," kata Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman, Selasa (2/5).

Menurut Herman, indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,8 merupakan syarat formasi khusus untuk sarjana yang berprestasi.

Namun, sampai saat ini, formasi khusus tersebut belum ditetapkan.‎

Demikian juga untuk persyaratan dari jalur umum.

"Kami masih menunggu hasil pembahasan. Mekanismenya nanti diumumkan Panselnas CPNS 2017," terang Herman.

Tes CPNS periode sebelumnya dilakukan serentak sekitar Oktober.

Namun, saat MenPAN-RB masih dijabat Yuddy Chrisnandi, pemerintah berkeinginan menggelar tes CPNS sekitar Juli-Agustus. Alasannya, NIP CPNS yang direkrut 2017 bisa ditetapkan pada tahun sama.
 
Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 01 Mei 2017

Menpan-RB berikan formasi khusus CPNS Jember

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memberikan alokasi formasi khusus untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Saya sudah sampaikan kepada Ibu Bupati Jember bahwa untuk CPNS jalur umum masih dilakukan moratorium, namun daerah bisa mengajukan formasi jalur khusus sesuai yang dibutuhkan," kata Asman saat melakukan kunjungan kerja di Mapolres Jember, Senin.

Menurutnya pemerintah daerah yang mengajukan CPNS lewat formasi khusus harus membuat 'roadmap'nya, berapa yang dibutuhkan dan datanya harus detail.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia saat ini masih didominasi oleh tenaga yang memiliki kemampuan administratif dan sudah terlalu banyak, sehingga ke depan kita butuh orang-orang yang ahli di bidangnya," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu usulan kepala daerah yang mengajukan formasi khusus dan jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja daerah dan beban kerja itulah yang menjadi ukuran untuk mengajukan formasi khusus.

"Penerimaan CPNS formasi khusus juga diselaraskan dengan  visi misi kepala daerah, sehingga pemerintah akan mendukung ASN formasi khusus yang dibutuhkan kepala daerah sesuai dengan visi misinya," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Kemenpan RB juga tidak akan menambah jumlah ASN ketika belanja pegawainya diatas 50 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah efisiensi anggaran.

"Saat ini moratorium CPNS jalur umum masih berjalan dan disisi lain banyak pegawai yang pensiun, sehingga otomatis beban anggaran untuk gaji pegawai juga berkurang. Kalau di daerah tersebut beban anggaran pegawai sudah di bawah 50 persen, maka pemerintah akan membuka penerimaan CPNS di daerah setempat," ujarnya.

Sementara Bupati Jember Faida mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menpan-RB terkait dengan rekrutmen CPNS formasi khusus, sehingga pihaknya masih menyiapkan data untuk kebutuhan CPNS formasi khusus.

"Seperti program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan yangtenaga ahlinya masih kurang di Jember, sehingga kami akan mengajukan usulan penambahan CPNS yang berbasis data dan bukan hanya kebutuhan," tuturnya.

Berita ini bersumber dari Antara Sumsel.
Share:

Jumat, 28 April 2017

Senin, 24 April 2017

KemenkumHAM Sulut Terima CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali akan dibuka. Seperti diketahui, prioritas tahun ini untuk merekrut formasi khusus. Yaitu petugas imigrasi, sipir (petugas lembaga pemasyarakatan, red), hakim, hingga petugas pertambangan.

Khusus penerimaan petugas imigrasi dan sipir, pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tak menampik hal tersebut. Namun terkait data, KemenkumHAM Sulut belum tahu pasti. Masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait.

“Kalau ingin lebih jelas. Datang ke kantor saja esok (hari ini, red). Biar data-datanya lebih jelas dan tidak salah,” beber Kakanwil KemenkumHAM Sulut Pondang Tambunan.

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono SH MHum, melalui Humas Imam Syafii SH menerangkan, saat ini belum tahu kebutuhan hakim di Sulut. "Yang jelas, kita kekurangan hakim di beberapa Pengadilan Negeri (PN)," ujar Syafii melalui via telepon, kemarin.

Menurutnya, seharusnya jumlah majelis hakim di PN idealnya harus ditambah. "Tapi berapa penambahannya kita belum tahu data yang pasti," ungkap Syafii.

Dirinya belum tahu pasti kalau ada penerimaan hakim. Biasanya diumumkan. "Nanti kalau saya balik (Manado, red), baru bisa kasih informasi berapa jumlah hakim yang dibutuhkan," tutur alumni Universitas Kristen Satya Wacana ini.

Berbeda dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Manado Dr Djaniko Girsang SH MHum melalui Humas Alfi Usup SH MH menjelaskan, sekitar lima atau enam tahun belum ada penerimaan hakim. "Mungkin tahun ini akan ada penerimaan hakim," ujar Usup, "Pasti yang diterima adalah hakim berkualitas dan berintegritas,” tambahnya.

Lanjutnya, penerimaan hakim untuk seluruh Indonesia, dilakukan Mahkamah Agung (MA) bersama-sama dengan komisi Yudisial. Kemudian baru ditempatkan di PN. "Saya sangat bahagia mendengarnya. Karena sudah lama tidak ada penerimaan hakim. Sementara yang pensiun, terus-menerus ada,” ujar Usup.

Dengan adanya penerimaan hakim, harap Usup, lahir putra/putri daerah Sulut yang akan lolos menjadi hakim. “Karena dengan begitu dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sumber Daya Manusia (SDM) bertambah,” jelas alumni Unversitas Sam Ratulangi.

Informasi lowongan CPNS baru untuk formasi khusus itu, disampaikan langsung Menteri PAN-RB Asman Abnur. Dia menjelaskan, ada beberapa formasi khusus yang benar-benar membutuhkan aparatur baru. Formasi khusus itu di antaranya petugas imigrasi, sipir, PNS spesialis pertambangan, serta hakim. “Kuotanya masih kami hitung. Yang jelas memang benar-benar membutuhkan pengisian CPNS baru,’’ kunci Asman.

Berita ini bersumber dari Manado Post Online.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.