Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Kamis, 19 Januari 2017

Ada Kemungkinan 500 Formasi Penerimaan CPNS Kaltara Dilaksanakan Tahun Ini

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa setelah resmi disahkan menjadi provinsi ke 34 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Sejauh ini Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara khusus setelah adanya kebijakan moratorium (penundaan) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparutar Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), hanya Provinsi Kaltara dan Papua Barat yang dapat melakukan penerimaan CPNS.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Drs. H. Badrun M.Si mengatakan rekrutmen CPNS di Kaltara masih termasuk satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan formasi untuk rekrutmen CPNS. Sedangkan formasi penerimaan CPNS untuk Papua Barat, karena mereka tidak melaksanakan tahun 2014, kemungkinan dilaksanakan tahun 2017.

Jika tahun 2016 rencana penerimaan CPNS Kaltara sekitar 500 formasi, karena belum dapat dilaksanakan kemungkinan dilaksanakan tahun 2017 dengan jumlah formasi sama.

“Itukan (500 formasi) belum dilaksanakan (2016), jadi tetap itu kemungkinan dilaksanakan tahun 2017, karena tahun kemarin tidak sempat,”urainya.

H. Badrun juga menyampaikan, pelaksanaan penerimaan CPNS tersebut biasanya pertengahan tahun keatas atau atara bulan Juni bisa Oktober yang jelas sebelum tutup tahun 2017.

“Tahun 2014, penerimaan CPNS Kaltara sekitar bulan September,”jelasnya singkat.

Berkaitan persiapan penerimaan CPNS Kaltara tahun 2017, menurutnya tidak ada yang perlu adanya persiapan khusus. Karena hal tersebut bagian dari pembinaan kepegawaian, dari tahap rekrutmen, seleksi, penempatan pembinaan hingga ke urusan pensiun persiapanya biasa saja.

“Biasa saja saya kira, karena ini pekerjaan siklus pembinaan kepegawaian,”terangnya.

Untuk penerimaan CPNS Kaltara tahun 2017, menurutnya akan dilaksanakan seleksi terbuka secara nasional, karena Kaltara akan bekerjasama dengan Menpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Otomatis kita tidak bisa melokalisir, dengan berpedoman pada pelaksanaan rekrutmen CPNS Kaltara tahun 2014.

“Pedomanya seperti rekrutmen CPNS tahun sebelumnya,”katanya.

Jika berkaitan dengan simulasi sebelum mengikuti seleksi, untuk para peserta yang berdomisili di Kaltara, seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Hal tersebut menurut H. Badrun, juga akan di programkan dalam penerimaan CPNS Kaltara tahun 2017.

“Itu (simulasi) kita programkan tidak ada masalah, artinya bagaimana ada semacam kegiatan pra atau kegiatan pendahuluan bagi adek-adek kita di Kaltara. Untuk meningkatkan kapasitas, dan lebih familiar dengan CAT (Computer Assisted Test) dan lain sebagainya,”terangnya.

Berkaitan dengan alokasi anggaran pelaksanaan penerimaan CPNS Kaltara 2017 ?. Hal tersebut, menurutnya akan dibahas dalam waktu dekat. “Insya Allah ada anggaranya,”singkatnya, mengakhiri.

Berita ini bersumber dari Pro Kaltara.
Share:

Rabu, 18 Januari 2017

Pemerintah Masih Berlakukan Morotarium CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa menanggapi kasus penipuan CPNS yang kembali marak terjadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum membuka penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Pemerintah sampai saat ini belum membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Morotarium CPNS masih diberlakukan,”ujar Menteri Asman di Kementerian PANRB, Jakarta (19/01).

Pihaknya menjelaskan, apabila penerimaan formasi CPNS sudah ada, maka akan diumumkan secara nasional oleh Pemerintah melalui Kementerian PANRB. Untuk itu, Menteri PANRB meminta kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan jangan tertipu dengan isu atau berita penerimaan CPNS yang tidak bertanggung jawab.

Menteri PANRB juga menegaskan, bahwa dalam proses penerimaan formasi CPNS masyarakat tidak dipungut biaya. “Saya tegaskan bahwa tidak ada pungutan uang bagi masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS, yang diperlukan adalah kualifikasi dan kompetensi dari pelamar CPNS tersebut untuk lulus dalam ujian seleksi,”jelas Menteri Asman.

Menteri Asman menyatakan bahwa siapapun yang melakukan penipuan CPNS akan diproses secara hukum. “Baik yang memberikan dan menerima uang sama-sama melanggar hukum, karena Pemerintah sudah menegaskan bahwa penerimaan CPNS bebas dari pungutan uang,”ujar MenPANRB.

“Sanksi hukum akan dikenakan baik dari kalangan umum ataupun dari oknum PNS sendiri,” tegas Asman. MenPANRB menjelaskan, khusus untuk pelaku penipuan CPNS dari kalangan PNS akan dikenakan sanksi berat selain diproses secara hukum, yaitu pemecatan PNS tersebut dari instansi kerjanya.

Untuk menghindari terjadinya penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penipuan CPNS serta dapat melakukan up-date mengenai penerimaan CPNS dengan mengakses website resmi Kementerian PANRB yaitu www.menpan.go.id. Jika ditemukan indikasi penipuan CPNS, masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak berwenang atau melaporkannya ke situs lapor.go.id.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 16 Januari 2017

Sekretaris Kabupaten Kepulauan Sitaro Sudah Usulkan 1.789 Formasi CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Sitaro, Sulut, Adry Manengkey menjelaskan, jumlah kekurangan pegawai telah dilaporkan ke pemrintah pusat sejak tahun lalu.

Formasi CPNS juga sudah diusulkan yakni sebanyak 1.789 orang.

“Tapi kami masih menunggu keputusan Menpan. Berapa pun formasi yang akan diberikan tetap kami jalankan. Yang pasti sebanyak itu formasi yang kami butuhkan,” beber Manengkey, seperti diberitakan Manado Post (Jawa Pos Group).

Terpisah, Asisten Administrasi Umum Drs Denny Kondoj MSi mengatakan, banyaknya formasi yang dibutuhkan disebabkan jabatan kosong dan batas usia pensiun 2015-2016.

Kondoj berharap, tahun ini penerimaan CPNS tidak dibatalkan lagi.

“Agar kekosongan yang ada bisa terisi. Mudah-mudahan dari Menpan bisa memberikan formasi sekira 100 atau 200-an lah dari jumlah formasi yang ada. Karena Pemkab Kepulauan Sitaro sangat membutuhkan pegawai,” harapnya.

Sementara itu, beberapa pencari kerja yang sempat ditemui sangat berharap ada penerimaan pegawai pada tahun ini.

“Apalagi untuk daerah Kepulauan Sitaro yang katanya masih kekurangan pegawai. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan hal itu. Jika ada kesempatan kenapa tidak dicoba,” tukas Merry Sahambangung.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kementerian PANRB : Waspadai Penipuan CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa kasus penipuan pengadaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali terulang. Kali ini, penipuan yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut melibatkan korban ratusan orang. Penipuan tersebut terbongkar ketika seluruh korban berkumpul di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung pada Kamis (12/01).

"Pak Menpan menyesalkan adanya kejadian penipuan tersebut. Baliau ikut prihatin dan meminta agar penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat," ungkap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01).

Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghimbau agar warga masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi terkait CPNS yang berasal dari media sosial dan situs yang bukan resmi pemerintah.

Dijelaskan bahwa, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah, baik melalui www.menpan.go.id maupun www.bkn.go.id. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dan melakukan cross check dalam menerima informasi terkait penerimaan CPNS tersebut.

“Kejadian ini bukan pertama kali, sebelumnya sudah banyak kasus penipuan seperti ini. Kementerian PANRB sudah mengambil langkah tegas dengan melaporkan puluhan situs bodong yang menginformasikan tentang adanya seleksi penerimaan CPNS ke pihak berwajib. Diharapkan agar seluruh masyarakat ekstra hati-hati dalam menerima informasi terkait CPNS agar tidak menjadi korban penipuan. Lakukan cross check ke kami atau ke instansi pemerintah di daerah," ujar Herman.

Lebih lanjut disampaikan, agar masyarakat waspada dengan modus penipuan yang bermula dari informasi adanya penerimaan CPNS, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan. "Apabila ada oknum atau siapapun yang menyampaikan informasi ada penerimaan CPNS, kemudian mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan pada kejadian penipuan di Jawa Barat tersebut, korban diminta menyetor uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah dengan imbalan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) palsu.

Ditegaskan oleh Herman bahwa, hingga saat ini pemerintah belum membuka seleksi penerimaan CPNS dari jalur umum. "Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman.

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya. Saya harap ini dapat dipahami oleh masyaralat, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tertipu,” pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN-RB.
Share:

Jumat, 13 Januari 2017

Pemerintah Kabupaten Siak pada Januari 2017 ini kekurangan PNS lebih dari 2001 orang

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Siak pada Januari 2017 ini kekurangan PNS lebih dari 2001 orang.

Kekurangan PNS tersebut terus bertambah sejak 2014 hingga 2017 karena hampir setiap tahun ada PNS yang pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Siak Lukman menerangkan, tanpa dibantu tenaga honorer di masing-masing SKPD sulit melaksanakan program yang dirancang. Sebab, kekurangan sebanyak 2001 PNS itu berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab BK) pada 2014 lalu.

"Jika sekarang diadakan Anjab BK tentu kekurangan PNS di lingkungan Pemkab Siak semakin banyak. Di tahun 2011 saja ada 500 orang pensiun hingga sekarang belum ada penggantinya," kata Lukman, Jumat (13/1/2017).

Kekurangan PNS tersebut juga dipicu karena kebijakan MenPAN RB untuk menghentikan pembukaan CPNS daerah. Moratorium itu sudah diterapkan sejak 2011 lalu, meskipun pada 2014 dibuka dengan skala terbatas.

Beban kerja di Kabupaten Siak yang membawahi 14 kecamatan dan sekitar 30 Satker hanya dilaksanakan oleh PNS yang berjumlah 6.671.

Di antara jumlah tersebut, sebanyak lebih 500 PNS dalam keadaan mismatch atau penempatan yang salah suai atau tidak cocok.

"PNS yang berada dalam kategori mismatch itu sedang kita pilah. Bagaimana mengembalikan mereka kepada jalur skill atau bidang masing-masing," kata dia.

Celakanya, kebanyakan PNS di Siak yang mismatch berada pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak. 

Baik guru maupun tenaga kependidikan yang tidak berlatar belakang pendidikan justru bekerja di dunia kependidikan.

"Kita mesti pelan-pelan untuk mengubah kondisi hari ini menuju ranah yang lebih profesional. Formasi itu yang perlu kita dudukan kembali agar orang-orang dapat kita sebar sesuai keahliannya," kata dia.

Selain itu, Lukman juga berharap agar MenPAN RB kembali membuka kran CPNS bagi daerah. Lukman sudah berupaya mempersiapkan formasi yang akan diajukan.

Jika tahun 2017 ini kran CPNS itu dibuka, maka Siak bakal mengajukan sebanyak 3000 formasi di seluruh bidang, termasuk tenaga kependidikan dan kesehatan, serta untuk CPNS di bidang teknis.

Berita ini bersumber dari Tribun Pekanbaru.
Share:

Penerimaan CPNS masih dikaji

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa ini kabar gembira awal tahun untuk warga Sulut yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, pemerintah pusat sementara menggodok rencana perekrutan CPNS 2017.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi signal peluang penerimaan terbuka, meski belum ada pengumuman resmi dari pemerintah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan, formasi CPNS sedang dibahas. "(Penerimaan CPNS) masih dikaji," ujar Suryatman saat dihubungi Manado Post, Kamis (12/1) kemarin di Jakarta.

Kendati demikian, lanjut dia, apabila nantinya disetujui pemerintah untuk mengadakan formasi CPNS, maka daerah otonomi baru (DOB) bakal menjadi prioritas.

"Untuk daerah lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan objektif serta dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Herman menuturkan, sejauh ini belum ada usulan formasi CPNS kepada presiden. "Sampai sekarang belum ada usulan," pungkasnya.

Sementara itu, di Sulut sendiri peluang penerimaan CPNS terbuka lebar. Pasalnya, provinsi paling utara di pulau Sulawesi ini masih membutuhkan ribuan tenaga CPNS. Bahkan, sejumlah kabupaten/kota di Sulut telah mengusulkan kuota CPNS di tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh menyebut, pihaknya terus mengupayakan penerimaan CPNS. Suluh memastikan, telah mengalokasikan dana untuk seleksi CPNS tahun depan.

“Kita sudah usulkan formasi sebanyak 211 pegawai ke pusat. Namun hanya untuk tenaga teknis. Misalnya hukum, akuntan, IT dan lainnya. Jika disetujui, proses akan langsung dijalankan,” ungkap Suluh, semalam.

Dibeberkan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pusat terkait pengusulan tersebut.

Sekretaris BKD Sulut Lucky Taju membenarkan, semua masih menunggu konfirmasi pusat. Usulan yang dikirim bila diterima akan langsung diproses seusai ketentuan. “Memang jumlahnya tidak akan diterima semuanya. Namun, jika diterima proses barulah bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Diketahui, pengusulan PNS juga telah dilakukan beberapa kabupaten/kota di Sulut. Dari ibukota provinsi, Manado, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado Hans Tinangon membeberkan, minimal Manado membutuhkan 1.000 CPNS. “Kebutuhan kita masih sama seperti tahun lalu, ada 1.000 lebih. Kita kekurangan pegawai. Seperti di kelurahan. Banyak staf tidak ada,” ujar Tinangon.

Sama halnya Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yang masih kekurangan 1.142 PNS. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PNS jajaran Pemkab Minsel saat ini 5.245. Pemkab Minsel pun telah mengusulkan formasi sekira 1.142 CPNS. Di Minut, usulan formasi yang dibutuhkan antara lain guru SD, SMP, SMA, SMK, lulusan Perhotelan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Dokter, Bidan, Perawat, Sekretaris, Perikanan dan lain-lain, mulai dari tamatan SMA, SMK, D-III dan S1. Semua berjumlah 390.

Di Kepulauan Sangihe, usulan elektronik formasi CPNS sekitar 1.234. Usulan e-Formasi CPNS sudah disampaikan ke KemenPAN-RB. Di Mitra, jumlah PNS yang ada sekira 2.060 sementara berdasarkan analisis jabatan dibutuhkan idealnya jumlah PNS 3.000. Berarti dibutuhkan sekira 94 PNS tambaham.

Di Kota Bunga, Tomohon, sekira 100 kuota CPNS. Untuk Boltim, formasi yang diusulkan 600 CPNS. Permintaan jumlah formasi CPNS yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada pemerintah pusat sebanyak 315 orang.

Permintaan formasi CPNS untuk tahun 2017 tersebut, diajukan lantaran hingga saat ini Pemkab Talaud masih membutuhkan banyak pegawai negeri di lingkup pendidikan. Utamanya pendidikan dasar dan menengah.

Di Kepulauan Sitaro, membutuhkan sebanyak 1.000 lebih CPNS. Semenatara Minahasa tidak mengusulkan.

Berita ini bersumber dari Manado Post Online.
Share:

Jumat, 06 Januari 2017

Perekrutan CPNS di Provinsi Kalimantan Utara hingga kini belum ada kejelasan.

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa untuk tahun 2017, hingga kini belum ada kejelasan. Pasalnya, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara belum menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait perekrutan CPNS yang sempat dijanjikan tahun lalu.

Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kaltara, Muhammad Ishak pun tak menampik menyangkut belum adanya kejelasan untuk  melakukan rekrutmen CPNS seperti tahun 2014 lalu.

Sebab pihaknya sejauh ini juga masih menunggu surat edaran yang dikeluarkan dari Kemenpan RB sebagaimana yang dijanjikan tahun lalu sebanyak 500 formasi namun batal.

“Ya sampai saat ini belum ada (Surat Kemenpan RB). Sehingga untuk perekrutan CPNS masih belum bisa dipastikan,’’ ungkapnya saat ditemui pasca menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara di Gedung Serba Guna Pemrov Kaltara, kemarin (5/1).

Ishak berharap kepada masyarakat yang sempat merasa kecewa di 2016 lalu akibat batalnya perekrutan CPNS agar tidak berputus asa. Sebab, sampai saat ini pihaknya akan berupaya agar perekrutan CPNS di tahun 2017 ini tetap ada.

Apalagi, kata dia, jumlah pegawai yang ada di provinsi termuda di Indonesia dinilainya masih sangat minim. “Baiknya kita bersabar saja dahulu. Dan tentunya dari kami tetap berupaya dalam pengusulan perekrutan CPNS di tahun 2017 ini. Mudahan nanti ada kabar baik sehingga apa yang menjadi keinginan bersama dapat terwujudkan,’’ tuturnya.

Apabila memungkinkan, pihaknya akan berupaya untuk menambah formasi dari yang sudah ada sebelumnya berjumlah 500 formasi. Hanya saja, yang menjadi prioritas pihaknya bagaimana bisa mewujudkan perekrutan CPNS terlebih dahulu.

“Jika dari kami inginnya formasi itu ditambah. Tapi dilihat nanti sembari berjalan, apakah formasi ini bisa bertambah atau tidak. Sebab, usulan yang ada saat ini sifatnya hanya meneruskan di 2016 lalu,’’ jelasnya.

Ditanyakan mengenai koordinasi yang dijalin selama ini antara Pemrov Kaltara dengan Kemenpan RB. Ishak mengaku bahwa saat ini tetap berjalan dengan baik. Di mana pihak Kemenpan RB tetap memberikan perhatian kepada kaltara yang notabene merupakan provinsi baru.

“Jika bicara hubungan antara Pemrov Kaltara dan Kemenpan RB selama ini berjalan baik dalam koordinasinya. Untuk itulah melalui cara ini berharap ke depan perekrutan CPNS tidak sampai batal lagi,’’ harapnya.

Berita ini bersumber dari PROKALTARA.
Share:

Kamis, 05 Januari 2017

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mengkaji kemungkinan perekrutan pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini.

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah mengkaji kemungkinan perekrutan pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini. Hasilnya bisa saja merekrut CPNS lagi, atau justru melanjutkan moratorium.

Karo Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman mengatakan, sejauh ini memang belum ada keputusan untuk merekrut CPNS lagi. Sebab, pemerintah masih mengkajinya.

"Belum ada penetapan pengadaan CPNS 2017, semuanya masih dikaji‎. Jadi belum tahu apakah ada rekrutmen tahun ini atau tidak," katanya yang dihubungi, Kamis (5/1).

Mengenai sejumlah‎ daerah yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan CPNS 2017, Herman mengatakan hal itu bukanlah masalah. Sebab, langkah itu justru bisa sebagai antisipasi bila ternyata pemerintah pusat memutuskan pengadaan CPNS.

Dia menambahkan, rekrutmen CPNS memang sangat ditentukan kesiapan anggaran negara. Bila keuangan negara memungkinkan, bisa saja ada rekrutmen CPNS.

Hanya saja, katanya, saat ini kebijakan pemerintah masih pada tahap redistribusi pegawai. “Daerah yang berlebih jumlah PNS-nya diredistribusi ke daerah yang kekurangan misalnya karena banyak pegawai pensiun," terangnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 02 Januari 2017

Pemkab Sleman Kekurangan Ribuan PNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku nasional selama beberapa tahun ini membuat pemerintah daerah mengalami kekurangan tenaga birokrasi, tak terkecuali di Sleman.

Pada tahun 2017 ini tercatat ada kekosongan ribuan formasi di lingkungan Pemda Sleman.

"Untuk kelembagaan baru harus dihitung lagi, tapi perkiraan kekurangan sekitar 1200 sampai 1300 orang (PNS)," ungkap Iswoyo Hadiwarno Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Senin (2/1/2017).

Kekurangan SDM terbanyak antara lain tenaga pengajar, tenaga medis dan kesehatan. Serta tenaga pelayanan teknis di kecamatan.

Untuk sementara, Iswoyo mengatakan, ada dua cara yang dilakukan pihaknya menutupi kekurangan itu.

Pertama yang dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia(SDM) yang ada.

Lalu menerima pindahan PNS dari daerah lain yang jumlahnya juga tak dapat memenuhi kebutuhan.

"Setiap tahun ada sekitar 30 sampai 40 pindahan (PNS) dari daerah lain. Itu juga harus melalui proses yang panjang dulu," ujar Iswoyo.

Kabupaten Sleman terakhir kali melakukan perekrutan PNS pada 2014 lalu.

Akan tetapi jumlahnya hanya 37 orang, formasi guru kelas dan penyuluh KB.

Padahal saat itu kekurangan PNS di Sleman telah mencapai sekitar 1000 orang.

Jumlah kekurangan itu semakin lama semakin bertambah.

Sebab setiap tahun banyak pegawai yang memasuki masa purna tugas atau pensiun.

Seperti tahun 2016 kemarin, setidaknya sekitar 506 PNS pensiun.

Namun pada tahun itu pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium penerimaan PNS.

Kemudian pada 2017 ini, diperkirakan akan ada sekitar 574 orang PNS yang memasuki masa purna tugas.

Jumlah itu merupakan yang tertinggi selama lima tahun ke depan.

"Kalau 2016 jelas kemarin tidak ada penerimaan. Kalau 2017 ini ada atau tidak ada nanti masih menunggu dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.
Share:

Senin, 26 Desember 2016

Hingga saat ini, Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium penerimaan CPNS.

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini, Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium penerimaan CPNS. Bahkan, untuk tahun 2017 mendatang, penerimaan CPNS masih samar-samar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarbaru, Firdaus Hazairin mengungkapkan formasi CPNS untuk Banjarbaru masih belum ada. “Belum ada kepastian. Soalnya masih moratorium,” bebernya.

Meski demikian, penerimaan CPNS hanya untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. “Untuk pendidik hanya untuk guru garis depan yang mengajar di pelosok. Karena Banjarbaru tidak ada pelosok, untuk guru pun tidak ada,” katanya.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan, juga belum ada informasi. Meski demikian, lanjutnya, untuk kesehatan RS Idaman bakal melakukan rekrutmen pada tahun depan sebanyak 200 orang. Angka tersebut termasuk untuk pegawai yang sudah bekerja di sana.

“Yang melakukan rekrutmen dari Badan Layanan Umum Daerah. Jadi pelaksanaannya langsung rumah sakit,” bebernya.

Bahkan untuk 80 TKS (Tenaga Kerja Sementara) yang ada di rumah sakit bakal diseleksi ulang. “Itulah konsekuensinya, bisa saja mereka yang menjadi TKS gagal dalam seleksi. Mereka yang diseleksi bakal menjadi tenaga kontrak BLUD,” katanya.

Tak hanya itu, Firdaus juga menampik mengenai rumor yang menyatakan jika PTT atau kontrak yang sudah bekerja selama empat tahun bakal menjadi pegawai. “Belum ada informasi soal itu. Jadi itu han ya rumor,” pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari PROKAL.co
Share:

Sabtu, 24 Desember 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur ikut mengkritisi lulusan perguruan tinggi yang kompetensinya rendah.

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur ikut mengkritisi lulusan perguruan tinggi yang kompetensinya rendah.

Hal ini dilihat dari kemampuan lulusan PT saat seleksi CPNS menggunakan computer assissted test (CAT).

"Kompetensi lulusan perguruan tinggi bisa dilihat dari ujian CAT. Banyak yang nilainya di bawah standar, padahal mereka ini masih fresh graduate," kata Menteri Asman, Sabtu (24/12).

Itu sebabnya, mantan wakil walikota Batam ini meminta seluruh kalangan akademisi meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Di antaranya dengan memperbaiki kurikulum dan kualitas pengajar.‎

"SDM berkualitas bisa diperoleh bila perguruan tingginya berkualitas juga. Karena itu perguruan tinggi harus meningkatkan kualitasnya lewat perbaikan kurikulum serta meningkat kompetensi dosennya,” ijarnya.

Hal ini penting, lanjutnya, karena dari perguruan tinggi diharapkan lahir potensi aparatur sipil negara (ASN) dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan negara.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, 20 Desember 2016

PERMEN PANRB 25/2016 , ACUAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS HINGGA PEMBERHENTIAN

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri PANRB nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan.

Jabatan pelakasana Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelompokan dalam klasfikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, serta pola kerja. Kesamaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana, yang didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal ataupun profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Nomenklatur jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan dan  penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian tunjangan serta pemberhentian PNS.

Disebutkan bahwa daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan, dapat dilakukan pengubahan atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan selanjutnya diusulkan oleh instansi kepada Menteri. Dalam usulan tersebut paling kurang memuat nomenklatur jabtan, tugas jabatan, kualifikasi pendidikan serta profesi, dan kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.

Dalam Permenpan pada Pasal 6 dijelaskan jika semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana. Kemudian Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur dan kelas jabatan berdasarkan nomenklatur atau kelas jabatan yang baru.

Seperti disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam berbagai kesempatan yang mengatakan bahwa jabatan yang nantinya diisi oleh ASN harus sesuai dengan klasifikasi serta pendidikan formal yang telah ditempuhnya.

Ia mencontohkan jika ASN yang berasal dari sekolah ikatan dinas seperti Perhubungan misalnya, haruslah mengisi jabatan maupun pekerjaan yang masih terkait dengan jurusannya di Perhubungan, bukan justru menjadi seorang camat atau lainnya. Menurutnya hal tersebut dilakukan agar suatu posisi dapat dijabat oleh SDM yang handal serta mengerti dalam pekerjaan tersebut.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN RB.


Share:

Kepala BKD Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas mengungkapkan ada peluang rekrutmen CPNS akan dibuka pada 2017 mendatang.

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Endang Abbas mengungkapkan ada peluang rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka pada 2017 mendatang. Informasi ini diterima pihaknya dalam rapat bersama seluruh Kepala BKD se-Indonesia Timur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beberapa waktu lalu.

“Melalui BKN diberikan catatan, keuangan negara memungkinkan menerima pegawai, sehingga bukan tak mungkin penerimaan akan dilakukan untuk mengisi sekitar 30.000 formasi CPNS,” ungkap Nur Endang Abbas dalam rapat pembahasan APBD 2017 di DPRD Sultra belum lama ini.

Ia mengatakan, salah satu hasil rapat BKD se-Indonesia Timur adalah adanya permintaan penerimaan CPNS tahun 2017, baik itu formasi umum ataupun dengan perjanjian kontrak (P3K). Namun hal ini belum diputuskan karena akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. “Mudah-mudahan kita berharap keuangan negara kita cukup, jadi penerimaan bisa dilakukan 2017,” kata Endang.

Endang menambahkan, untuk tahun ini nampaknya pemerintah belum mau menerima pengangkatan CPNS. Hal tersebut dibuktikan dengan rekrutmen bidan pegawai tidak tetap (PTT) dan guru terpencil yang dilakukan Oktober lalu. Meski pengumuman tes sudah diumumkan, hingga saat ini belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Hasilnya sudah dilaporkan ke presiden untuk bagaimana diakomodir. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Padahal mereka sudah lulus ujian tesnya. Makanya kita berharap khusus yang di Sultra bidan PTT dan guru terpencil yang sudah tes juga bisa diangkat menjadi PNS tahun depan,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Lukman Abunawas mengatakan lima kabupaten kemungkinan akan membuka formasi penerimaan CPNS pada 2017 mendatang. Kelima daerah tersebut merupakan kabupaten yang belum lama dimekarkan menjadi daerah otonom, yakni Kabupaten Muna Barat (Mubar), Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel), Kolaka Timur (Koltim) dan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

“Penerimaan ini adalah formasi umum. Dimana yang prioritas dalam penerimaan PNS adalah guru 40 persen, kesehatan 30 persen dan 30 persen lainnya untuk formasi yang lain,” ungkap Lukman.

Berita ini bersumber dari ZONASULTRA.COM
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.