Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Senin, 24 April 2017

KemenkumHAM Sulut Terima CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali akan dibuka. Seperti diketahui, prioritas tahun ini untuk merekrut formasi khusus. Yaitu petugas imigrasi, sipir (petugas lembaga pemasyarakatan, red), hakim, hingga petugas pertambangan.

Khusus penerimaan petugas imigrasi dan sipir, pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tak menampik hal tersebut. Namun terkait data, KemenkumHAM Sulut belum tahu pasti. Masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait.

“Kalau ingin lebih jelas. Datang ke kantor saja esok (hari ini, red). Biar data-datanya lebih jelas dan tidak salah,” beber Kakanwil KemenkumHAM Sulut Pondang Tambunan.

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono SH MHum, melalui Humas Imam Syafii SH menerangkan, saat ini belum tahu kebutuhan hakim di Sulut. "Yang jelas, kita kekurangan hakim di beberapa Pengadilan Negeri (PN)," ujar Syafii melalui via telepon, kemarin.

Menurutnya, seharusnya jumlah majelis hakim di PN idealnya harus ditambah. "Tapi berapa penambahannya kita belum tahu data yang pasti," ungkap Syafii.

Dirinya belum tahu pasti kalau ada penerimaan hakim. Biasanya diumumkan. "Nanti kalau saya balik (Manado, red), baru bisa kasih informasi berapa jumlah hakim yang dibutuhkan," tutur alumni Universitas Kristen Satya Wacana ini.

Berbeda dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Manado Dr Djaniko Girsang SH MHum melalui Humas Alfi Usup SH MH menjelaskan, sekitar lima atau enam tahun belum ada penerimaan hakim. "Mungkin tahun ini akan ada penerimaan hakim," ujar Usup, "Pasti yang diterima adalah hakim berkualitas dan berintegritas,” tambahnya.

Lanjutnya, penerimaan hakim untuk seluruh Indonesia, dilakukan Mahkamah Agung (MA) bersama-sama dengan komisi Yudisial. Kemudian baru ditempatkan di PN. "Saya sangat bahagia mendengarnya. Karena sudah lama tidak ada penerimaan hakim. Sementara yang pensiun, terus-menerus ada,” ujar Usup.

Dengan adanya penerimaan hakim, harap Usup, lahir putra/putri daerah Sulut yang akan lolos menjadi hakim. “Karena dengan begitu dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sumber Daya Manusia (SDM) bertambah,” jelas alumni Unversitas Sam Ratulangi.

Informasi lowongan CPNS baru untuk formasi khusus itu, disampaikan langsung Menteri PAN-RB Asman Abnur. Dia menjelaskan, ada beberapa formasi khusus yang benar-benar membutuhkan aparatur baru. Formasi khusus itu di antaranya petugas imigrasi, sipir, PNS spesialis pertambangan, serta hakim. “Kuotanya masih kami hitung. Yang jelas memang benar-benar membutuhkan pengisian CPNS baru,’’ kunci Asman.

Berita ini bersumber dari Manado Post Online.
Share:

Jelang Test Sekolah kedinasan, Persiapkan Mental dan Fisik

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk sekolah kedinasan akan berlangsung mulai esok hari tanggal 25 April sampai Juni mendatang. SKD kali ini dilakukan menggunakan Computer Assisted Tests (CAT). Peserta seleksi sekolah kedinasan mungkin sudah mulai mencari tahu apa itu CAT dan bagaimana tips mengerjakan tes berbasis komputer tersebut.

Namun, hal penting dan tidak boleh dilupakan adalah apa saja yang perlu dipersiapkan menjelang tes. Persiapan mental dan fisik rupanya sangat berpengaruh dalam kelancaran mengerjakan soal. Peserta tes perlu mempersiapkan diri dengan membaca hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diujikan. Terdapat tiga materi yang diujikan dalam SKD yakni wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi.

Analis Pelayanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Fika Zaviera Remalia yang mengikuti tes CPNS menggunakan CAT tahun 2014 mengaku bahwa pengerjaan tes CAT itu sangat mudah. "Tes CAT itu ngga susah kalau kita benar-benar persiapkan dengan baik. Ngga ribet juga waktu lagi ngerjain tesnya, langkah-langkahnya simpel bagi sudah familiar dengan teknologi informasi," ujarnya, di Jakarta, Senn (24/04)

Hal ini juga dirasakan oleh Yusuf Widayat yang saat ini bekerja sebagai pelaksana pemeriksa di Bea Cukai. Dirinya tidak menemui banyak kendala karena sudah sering latihan soal. Begitu juga dengan Darnella Puspita yang saat ini bekerja sebagai Analis SDM Aparatur di Kementerian PANRB.

Dirinya mengaku mulai membiasakan diri mengerjakan soal-soal yang mengasah kemampuan berhitung. Selain itu juga mempersiapkan diri membaca hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan seperti UUD 1945, sejarah dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Selain itu, hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah mengenai fisik. Kondisi prima sangat mendukung kesuksesan dalam pengerjaan soal.

Pengolah data junior Kementerian Keuangan Alby Prilia Anggana mengatakan bahwa dirinya tidur dan makan cukup menjelang tes. Hal ini juga diamini Asisten Konselor Adiksi BNN Oktavia Ruthdian. Untuk menjaga konsentrasi dan stamina, perlu mengisi perut dengan makan secukupnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 22 April 2017

Beberapa Formasi yang Dibutuhkan Pada Rekrutmen CPNS 2017

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa kebijakan penghentian sementara alias moratorium rekrutmen CPNS masih berlaku.

Namun, untuk beberapa formasi khusus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tetap membuka lowongan. Rencananya, rekrutmen CPNS baru kembali dibuka tahun ini.

Informasi lowongan CPNS baru untuk formasi khusus itu disampaikan langsung Menteri PAN-RB Asman Abnur kemarin (22/4).

Dia menjelaskan, ada beberapa formasi khusus yang benar-benar membutuhkan aparatur baru. Formasi khusus itu di antaranya petugas imigrasi, sipir, PNS spesialis pertambangan, serta hakim.

’’Kuotanya masih kami hitung. Yang jelas memang benar-benar membutuhkan pengisian CPNS baru,’’ jelas dia.

Asman lantas mencontohkan untuk petugas imigrasi. Dia mengatakan, sebentar lagi Terminal 3 Soekarno Hatta bakal dioperasikan, jelas membutuhkan penambahan petugas imigrasi.

Bukan hanya itu, petugas imigrasi juga diperlukan di sejumlah daerah. Di antaranya di pintu masuk Sumatera Utara.

Di kawasan itu pariwisatanya sedang dikembangkan. Begitu pula untuk formasi sipir, tenaga bidang pertambangan, dan hakim juga perlu ditambah.

Asman menambahkan, rekrutmen harus sesuai kualifikasinya. Dia tidak ingin lagi ada penempatan PNS yang asal-asalan.

Misalnya PNS berlatar belakang Satpol PP ditempatkan sebagai pegawai dinas perhubungan. Khusus untuk pengisian ahli pertambangan, dia ingin diisi pelamar yang sesuai keahliannya.

Untuk CPNS bidang adminstrasi, Asman mengatakan tidak dibuka lowongan pegawai baru. Postur saat ini, sekitar 60 persen PNS yang ada merupakan tenaga adminsitrasi.

Sedangkan beban pekerjaannya tidak terlalu besar. ’’Kalau diamati, mereka itu banyak bekerjanya atau menganggurnya. Bisa dilihat sendiri,’’ jelasnya.

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyambut baik rencana rekrutmen CPNS baru itu.

Namun, dia berharap pemerintah juga memperhatikan tenaga honorer kategori II yang masih belum diangkat jadi CPNS. ’

’Umurnya ada yang 35 tahun atau lebih,’’ katanya. Pemerintah, imbuh dia, bisa menerbitkan peraturan pemerintah (PP) jika benar-benar komitmen menyelesaikan masalah tenaga honorer K2 yang berjumlah 450 ribuan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Cek Hasil SKD Sekolah Kedinasan Bisa Melalui HP Berbasis Android

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan akan berlangsung mulai 25 April sampai Juni 2017 mendatang.  Untuk memundahkan peserta seleksi mengecek hasil SKD, BKN meluncurkan aplikasi _mobile phone_ berbasis Android yang dapat diunduh melalui _play store_ dengan nama “Official CAT BKN”.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, dengan mengakses aplikasi tersebut, peserta dapat melihat skor hasil dan ranking secara transparan dengan terlebih dahulu _log in_ nomor ujian peserta.

Di samping itu peserta juga dapat mengakses hasil ujian melalui _website_ www.cat.bkn.go.id. _Website_ tersebut menampilkan top ranking nilai SKD berupa data statistik nilai peserta dari masing-masing Sekolah Kedinasan.

Data statistik tersebut didasarkan pada hasil pelaksanaan SKD di seluruh lokasi ujian. SKD Sekolah Kedinasan Tahun 2017 diperuntukkan bagi peserta seleksi dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD); Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN); Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS); Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN); Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN); Poltekip/Poltekim Kemenkum HAM; dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Lokasi pelaksanaan SKD akan berlangsung d sejumlah titik yakni di Kantor Pusat BKN Jakarta, 14 (empat belas) Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT BKN) yang tersebar 7 (Tujuh) wilayah Indonesia, serta secara mandiri di beberapa Provinsi. Dengan penyelenggaraan SKD di berbagai daerah hingga pelosok, peserta dari wilayah manapun berkesempatan mengikuti seleksi tanpa harus terbebani dengan lokasi ujian yang tidak terjangkau.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 18 April 2017

Jamin Kualitas, PP No. 11/2017: Pengadaan PNS Dilakukan Secara Nasional

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan aparatur negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Manajemen PNS itu meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan Jabatan; d. pengembangan karier; e.pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. Perlindungan.

Ditegaskan dalam PP tersebut, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:  a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. Gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PP tersebut.

Adapun penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.  Untuk itu, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan dilakukan per jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan  prioritas kebutuhan.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, meliputi  kebutuhan jumlah dan jenis: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Untuk kebutuhan PNS secara nasional, menurut PP ini, ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara) pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usul dari: a.PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Pusat; dan b. PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pengadaan PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu menegaskan,  untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional.

Pengadaan PNS, menurut PP ini, merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: a.Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana; b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS;  dan  g. pengangkatan menjadi PNS.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; b.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah  mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; c.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; e.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan i.persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

“Batas usia sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 23 ayat (2,3) PP No. 11 Tahun 2017 itu.

Adapun seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) tahap: a.seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c.seleksi kompetensi bidang.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN, dan akan menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.

PP ini menegaskan, calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

Adapun calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 tersebut.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kamis, 13 April 2017

Pemerintah Kabupaten Lebong Usulkan 1.900 Kuota CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa hingga sekarang belum jelas apakah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong  melaksanakan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum atau tidak pada  2017 ini. Pemkab Lebong melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) masih menunggu kepastiannya dari Pemerintah RI. Terkait usulan kuota CPNS sebanyak 1.900 orang yang telah diajukan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB).

Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong H Guntur SSos melalui Kepala Bidang Mutasi Pengadaan dan Informasi Sumitro SSos mengungkapkan, dari usulan 1.900 kuota tersebut masih didominasi untuk formasi tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis.

“Usulan yang kita sampaikan sama dengan jumlah yang kita usulkan pada tahun 2016 lalu. Namun hanya cara pengusulannya berbeda yakni dengan menggunakan E-formasi,” ujar Sumitro.

Lebih jauh diungkapkan Sumitro, jumlah usulan tersebut sebelumnya sudah terlebih dahulu melalui tahapan analisis jabatan (anjab) dan sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Saat ini Kabupaten Lebong setidaknya masih membutuhkan paling sedikit 2.200 orang PNS. Sedangkan posisi jumlah PNS di Lebong baru sekitar 3.200 orang.

“Kita tentunya berharap usulan yang sudah kita sampaikan dapat diakomodir  Pemerintah RI untuk menambah PNS yang kita miliki,” harap Sumitro.

Berita ini bersumber dari Bengkuluekspress.
Share:

Hingga saat ini belum ada pihak berani memastikan ada atau tidaknya perekrutan CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa wacana tentang seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini mulai berhembus.  Hampir semua elemen masyarakat, terutama mereka yang baru saja lulus kuliah sedang ramai memperbincangkannya. Hanya saja, hingga saat ini belum ada pihak berani memastikan ada atau tidaknya perekrutan abdi negara tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari, Zainal Arifin mengakui hal itu. Menurutnya, saat ini sedang berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat menghadiri rapat koordinasi wilayah BKD. Salah satu pembahasan dalam rakor itu yakni penerimaan pegawai tahun ini. Sayangnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak bisa memberikan kepastian soal itu.

“Saya kebetulan lagi di Mataram ada rakorwil, banyak daerah mempertanyakan soal CPNS itu. Tapi jawabannya BKN masih menunggu keputusan dari MenPAN-RB,” katanya saat dihubungi, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan itu mengaku terus memantau perkembangan informasi dari BKN dan KemenPAN-RB. Harapannya, moratorium penerimaan CPNS itu segera dicabut. Sebab, banyak daerah membutuhkan tambahan tenaga tehnis untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

“Kalau usulan kan sudah ada sejak 2 tahun lalu. Kita tinggal menunggu persetujuan kuota saja,” terangnya.

Lebih dari itu, kabar gembira juga disampaikannya kepada para penyuluh yang mengikuti seleksi akhir tahun lalu, karena akan resmi diangkat jadi PNS. “Kalau penyuluh pertanian sudah disetujui jadi PNS. Tinggal melengkapi administrasi saja, Kendari 13 orang jatahnya, tapi daerah lain di Sultra lebih banyak,” tandasnya. 

Berita ini bersumber dari Fajar.co.id
Share:

Selasa, 11 April 2017

Ini Alasan Pemerintah Belum Buka Lowongan PNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa sampai saat ini, pemerintah masih belum membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Moratorium penerimaan CPNS masih dilakukan saat ini dan belum diketahui sampai kapan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengatakan, penerimaan PNS umum belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Sedangkan untuk PNS tertentu seperti dokter dan profesi spesialis lainnya dibuka sesuai kebutuhan.

"Sementara kita masih moratorium yang umum. Tapi untuk formasi khusus kita buka, misalnya dokter spesialis," jelas Asman di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Dilakukannya moratorium terhadap penerimaan PNS saat ini dikarenakan masih besarnya beban belanja pemerintah dalam belanja pegawai. Bahkan Asman menyebutkan ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasikan lebih dari 50% anggarannya untuk gaji PNS.

"Kita masih mengukur kemampuan pemerintah ya. Sekarang belanja pegawai masih banyak sekali kita coba evaluasi dulu, banyak juga daerah belanja pegawainya di atas 50%," ujar Asman.

Di sisi lain, penerimaan PNS dari sekolah kedinasan masih terus dilakukan. Beberapa sekolah kedinasan seperti Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, STIS, dan beberapa sekolah kedinasan lainnya masih terus menerima mahasiswa baru yang nantinya setelah lulus akan ditempatkan sesuai keahliannya.

"Kedinasan buka, tadi seperti STAN mengisi juga kementerian lembaga lain. Sehingga tamatan STAN tidak numpuk di Kementerian Keuangan," ujar Asman.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Selasa, 04 April 2017

Pendaftar Sekolah Ikatan Dinas Capai 284.697

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa pendaftaran sekolah ikatan dinas telah resmi ditutup Jumat (31/03) pekan lalu. Hingga batas akhir pendaftaran, tercatat sebanyak 284.697 pelamar yang mendaftar, sementara jumlah siswa/taruna yang akan diterima hanya sebanyak 10.389. Dibanding dengan pelamar tahun lalu sebanyak 223.228 orang, pelamar yang berhasil melakukan registrasi pendaftaran mengalami kenaikan 61.469 orang.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengatakan, bahwa antusiasme masyarakat yang tinggi ini menunjukkan minat untuk menjadi seorang ASN masih tinggi di kalangan masyarakat. Pasalnya, lulusan sekolah ikatan dinas nantinya diarahkan menjadi pegawai ASN. “Jumlah pelamar yang mencapai hampir 300 ribu itu menunjukkan minat yang tinggi generasi muda untuk menjadi ASN,” ujarnya.

Selain itu, tingginya minat ini juga menunjukkan semakin tingginya kepercayaan publik terhadap seleksi pegawai ASN yang semakin bersih dan bebas dari KKN. Mulai dari pendaftaran yang dilakukan secara online dan serentak melalui Panselnas, dipastikan tidak ada pihak-pihak yang bisa melakukan pendaftaran di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. “Siapa saja yang memenuhi persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai prosedur yang ditetapkan, tentu bisa mendaftar,” ujarnya menambahkan.

Lebih dari itu, pengalaman pelaksanaan seleksi calon siswa/taruna ikatan dinas yang juga dilakukan dengan sistem Computer Asissted Test (CAT), juga meningkatkan kepercayaan masyarakat.   

Dari data Panselnas, lebih dari separo pendaftar merupakan pelamar pada Politeknik Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) yakni sebanyak 166.315. Padahal kuota yang tersedia sebanyak 6.961. Posisi terbanyak kedua adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan jumlah pelamar 48.657 pendaftar. Disusul Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dengan pendaftar sebanyak 24.226.

Jumlah pendaftar pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebanyak 13.707 pelamar. Sementara pada Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) sebanyak 11.154 pelamar. Pelamar pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) sebanyak 9.377, kemudian Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan pendaftar sebanyak 8.441, dan pelamar pada Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) sebanyak 2.280.

Setelah pendaftaran, para peserta harus menjalani beberapa tes sebelum diterima di sekolah tersebut yang diatur oleh masing-masing instansi. Pelamar yang sudah memenuhi seleksi administrasi, diwajibkan menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT). 

Untuk itu, Herman mengimbau agar para pelamar yang sudah terdaftar menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi SKD dengan sistem CAT. “Belajar dan berdoa. Percaya pada diri sendiri, dan jangan pernah berpikir ada orang lain yang bisa membantu meluluskan,” tegasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.