Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Kamis, 27 Juli 2017

Ingat Agustus Ingat Pendaftaran CPNS, Ini Tips Lolos Seleksi Administrasi


Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa satu pekan menjelang pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Pemerintah, membuat sebagian banyak orang tegang. Pasalnya, putra dan putri terbaik di Indonesia akan bersaing memperebutkan 19.210 kursi untuk menjadi CPNS yang nantinya akan ditempatkan di seluruh pelosok di Indonesia. Pendaftaran yang akan dimulai pada 1 Agustus 2017 melalui situs online ini ternyata menjadi perhatian banyak orang. 

Dalam kesempatan ini, Pemerintah kembali mengingatkan calon pelamar, bahwa apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi pendaftaran CPNS secara online. Mulai hari Selasa, 1 Agustus 2017 calon pelamar diharapkan melakukan registrasi online melalui situs https://sscn.bkn.go.id dengan mengisi form yang telah tersedia menggunakan data kependudukan yang valid yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK. Diusahakan, apapun yang bersangkutan dengan identitas diri dapat diinput dengan data yang sama, seperti nama, tempat tanggal lahir maupun jenis kelamin sesuai dengan akte kelahiran.

Saat melakukan pendaftaran melalui sistem online dan melakukan registrasi online serta mendapatkan Kartu Pendaftaran Registrasi online, untuk pelamar pada lingkungan MA harus menyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan beberapa berkas, diantaranya dokumen (print out) Kartu Pendaftaran Registrasi Online, lalu surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, surat keterangan akreditasi dari BAN PT, serta pas foto terbaru ukuran 4cm x 6cm sebanyak 4 lembar dengan latar belakang merah dan menuliskan nomor registrasi online dan nama pelamar di belakang foto tersebut.

Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop coklat dan disudut kanan atas ditempel potongan nomor pendaftaran registrasi online. Selanjutnya dikirim kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim MA RI melalui POS dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 paling lambat 26 Agustus 2017 cap pos dan selambat-lambatnya diterima tanggal 31 Agustus 2017.

Untuk pelamar pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan pendaftaran melalui sistem online sama seperti pelamar MA. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III dan SLTA, wajib menyampaikan surat lamaran yang diketik menggunakan komputer ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan format surat lamaran yang dapat diunduh di laman https://sscn.bkn.go.id, fotokopi KTP, fotokopi ijazah/STTB, fotokopi ijazah SD, ijazah SLTP dan ijazah SLTA, surat pernyataan bermaterai Rp 6. 000,-, pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar bagi kualifikasi Diploma III/D-III dan SLTA/Sederajat, dan lembar bukti pendaftaran.

Berkas lamaran tersebut dikirim melalui PO BOX dari masing-masing wilayah yang dituju. Daftar alamat PO BOX bisa dilihat dilaman www.menpan.go.id dengan judul pengumuman penerimaan CPNS 2017 dan poin Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sedangkan untuk pelamar Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Sarjana/S-1 di Kementerian Hukum dan HAM, tidak perlu mengirimkan dokumen karena cukup menggunggah dokumen yang diperlukan melalui situs https://sscn.bkn.go.id.

Selain memperhatikan dengan cermat data diri dan proses pendaftaran, calon pelamar juga diwajibkan memperhatikan poin-poin persyaratan yang sudah ditentukan kedua instansi terkait. Seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), formasi yang sesuai dengan jurusan, serta batas usia yang diperbolehkan mendaftar menjadi CPNS .

Disamping harus memperhatikan hal-hal penting di atas, calon pelamar yang lolos seleksi administrasi dan memenuhi persyaratan, wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs yang sama, dan terus berlatih dan belajar sebelum tes dilakukan di waktu mendatang. Tes tersebut merupakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilakukan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Soal-soal yang diuji meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Untuk menghindari penumpukan pendaftaran, disarankan calon pelamar tidak semua mendaftar pada tanggal 1 Agustus, tetapi bisa mendaftar di hari-hari berikutnya sampai sebelum batas waktu pendaftaran ditutup. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 25 Juli 2017

Siap-siap, Dua Kementerian Ini Segera Buka Rekrutmen CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Agama bakal menyusul Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru.

Hanya saja, baik kuota maupun formasi yang dibutuhkan kedua kementerian tersebut masih menunggu restu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi dari kepada Kementerian PAN-RB. 

"Kurang lebih ada 7.000 kuota CPNS disediakan untuk pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun secara formal kita masih menunggu surat resmi dari Kementerian PANRB, begitu dapat kita langsung umumkan," ujar Hadiyanto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kebutuhan pegawai di lingkungan Kemenkeu tersebut diakuinya mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan angka penerimaan pajak, penerimaan perpajakan di Bea Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pelaporan pajak.

Pada lowongan CPNS kali ini, lanjut Hadiyanto, tidak hanya dikhususkan untuk lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Porsinya, kurang lebih 4.000 kursi untuk lulusan STAN, sedangkan sisanya sekira 2.800 untuk jalur umum.

"Penerimaan orang dari luar STAN supaya mix, expertise, mix perbedaan background tidak semuanya dari STAN. Makanya kita ajukan dari luar STAN supaya ada interaksi dari latar pendidikan, kemampuan," tambah dia.

Bagaimana dengan rekrutmen CPNS Kementerian Agama (Kemenag)? Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki menuturkan untuk kuota CPNS baru Kemenag hanya untuk formasi dosen. 

Kuota CPNS baru yang disiapkan, kata Mastuki, mencapai 1.000 kursi. Kuota tersebut nantinya disebar ke-71 unit perguruan tinggi di bawah Kemenag. 

"Termasuk perguruan tinggi di Mataram. Itupun untuk dosen yang sangat kekurangan atau prioritas," kata Mastuki.

Ia menambahkan, ada sebelas kampus yang mendapatkan alokasi CPNS baru sebanyak masing-masing 20 orang. Kampus lainnya mendapatkan kuota 15 orang dan paling sedikit 10 orang.

Adapun sebelas kampus yang mendapatkan kuota 20 orang CPNS baru yakni UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Sementarap IAIN Jember, IAIN Ponorogo, dan IAIN Tulungagung,  masing-masing mendapatkan 15 kursi CPNS baru. Di luar itu, kampus seperti Universitas Islam Negeri Mataram, akan mendapatkan 10 kuota.

Mastuki mengatakan, tahap yang berlangsung saat ini masih menentukan formasi. Urusan kapan dibuka pendaftaran, jika sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN-RB. 

Sekadar informasi, sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung (MA) juga telah mengumumkan lowongan untuk CPNS sebanyak 19.210 kursi. Rencananya pendaftaran di keduanya dibuka 1-31 Agustus depan.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Jumat, 21 Juli 2017

Tak harus PNS, Guru dan Bidan P3K Cukup P3K

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ada ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi pertimbangan  sehingga wacana tersebut dilontarkan. Menurutnya, banyak guru/bidan yang mengajukan pindah ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Di pihak lain,  perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan.

“Selain itu untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini,” ujar Bima saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Jakarta (20/7/2017).

Lebih lanjut Bima mengatakan, perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata. Padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata di Indonesia. 

Menurut Kepala BKN, dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II berlangsung 4 (empat) hari, Kamis hingga Senin (24/7/2017). Kegiatan ini melibatkan pegawai Kemendikbud, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 18 Juli 2017

Kepala BKN: Penerimaan CPNS Tahun Ini Tidak Serentak

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa tradisi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak saban tahun oleh pemerintah, tampaknya tak berlaku tahun 2017 ini.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, rekrutmen CPNS tahun ini dilaksanakan secara bertahap dan dibuka sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

"Kalau dulu seluruh masyarakat bisa tahu instansi mana saja yang membutuhkan pegawai karena memang dilakukan secara serentak. Tapi, kalau sekarang tidak dan masyarakat harus siap akan perubahan sistem ini," kata Bima saat berbincang dengan Korpri.id.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, proses pengadaan CPNS dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, (1) perencanaan, (2) pengumuman lowongan, (3) pelamaran, (4) seleksi, (5) pengumuman hasil seleksi, (6) pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan (7) pengangkatan menjadi PNS.

"Pada saat ini ini, prosesnya masih dalam tahap pengumuman lowongan pada tanggal 11 – 31 Juli 2017. BKN pun tengah menyiapkan infrastruktur pendaftaran CPNS online yang baru akan dibuka pada 1-31 Agustus 2017 nanti," ujarnya memberi kejelasan.

Sudah menjadi mafhum bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) membuka lowongan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA).

Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkumham. Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodasi lulusan terbaik (cumlaude) sebanyak 468 orang, asal Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Minggu, 16 Juli 2017

Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2017

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, berikut ini Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2017 yang bersumber dari KEMENPANRB.


Share:

Kamis, 13 Juli 2017

Ingin Daftar CPNS Kemenkumham ? Inilah 21 Jabatan CPNS yang Dibuka

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) dari dua Instansi yakni Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung. Untuk Kementerian Hukum dan HAM dibuka formasi untuk 21 jabatan dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, dan juga S1.

Berdasarkan SEK.KP.02.01-490 tentang Pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2017 Formasi sejumlah 17.526 untuk 21 jabatan yang akan ditempatklan di sejumah unit kerja kemenetrian tersebut. Dari jumlah itu, 14.000 untuk Penjaga Tahanan dengan kualifikasi SLTA Sederajat yang menguasai komputer.

Sedangkan untuk Analis Kemigrasian kuotanya sebanyak 2.278 kursi dengan kualifikasi sarjana/S-1 dari beberapa jurusan, dan untuk 19 jabatan teknis lain dialokasikan 1.248 kursi dengan kualifikasi Sarjana/S-1 dan D-III dari beberapa jurusan. Secara keseluruhan, Kemenkumham mengalokasikan 346 sarjana cumlaude, 280 putra-putri Papua dan papua Barat serta satu orang penyandang disabilitas, yakni pada jabatan analis perlindnungan hak-hak sipil dan HAM.

Untuk formasi penjaga tahanan, 280 diantaranya dialokasikan untuk Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dan selebihnya yakni 13.720 kursi diantaranya dari jalur umum. Untuk formasi ini, sebagian besar yang akan diterima adalah pelamar laki-laki,  yakni 11.423 orang dan hanya 2.297 orang untuk perempuan.

Selain penjaga tahanan, Ditjen Lapas juga mendapat alokasi 714 kursi untuk jabatan pembimbing kemasyarakatan pertama. Untuk jabatan ini, akan diterima 497 pria  dan 155 perempuan, dengan kualifikasi S-1 Psikologi, Sosiologi dan Hukum.

Untuk jabatan Analis Keimigrasian Pertama, akan diterima 2.278 orang dari berbagai jurusan, seperti Hukum, Sospol, ekonomi, akuntansi, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, teknik komputer serta sastra bahasa asing. Untuk posisi ini 229 kursi diantaranya dialokasikan untuk lulusan cumlaude. Untuk jabatan Pemeriksa Keimigrasian Terampil dibutuhkan 30 orang dengan kualifikasi D-III akuntansi, manajemen, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen informatika, teknik informatika, keuangan serta sastra dan bahasa asing.

Jabatan berikutnya adalah Pemeriksa Merek Pertama dengan alikasi sebanyak 15 orang. Jabatan ini mensyaratkan sarjana S-1 hukum, manajemen, teknik, humaniora serta farmasi. Sedangkan untuk Pemeriksa Paten Pertama yang juga dialokasikan 15 orang. Kualifikasinya antara lain Sarjana S-1 kimia, biologi, farmasi, fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, teknologi pertanian, teknologi perikanan dan teknik di bidang international patent classification (IPC).

Kemenkumham juga akan menerima 15 Analis Kekayaan Intelektual, dengan kualifikasi Sarjana S-1 seni rupa, desain, teknik, hukum serta manajemen. Untuk jabatan Analis Hukum, dibutuhkan 136 orang dengan kualifikasi S-1 hukum. Sedangkan Analis Perlindungan Hak-hak sipil dan HAM, dibutuhkan 40 orang sarjana S-1 Hukum dan Sosial Politik.

Jabatan berikutnya adalah Penata Keuangan sebanyak 25 formasi dengan kualifikasi S-1 ekonomi manajemen, akuntansi, manajemen keuangan, serta komputerisasi akuntansi. Pada jabatan Kustodian Kekayaan Negara, dibutuhkan 20 sarjana S-1 dari jurusan ilmu bisnis dan manajemen, Sospol, ekonomi manajemen, serta hukum akuntansi. Untuk jabatan Pengelola Teknologi Informasi, Kemenkumham mencari 70 formasi sarjana S-1 jurusan Teknik Informatika, sistem informasi, ilmu komputer dan teknik komputer.

Yang menarik, dalam rekruitmen ini Kemenkumham juga membutuhkan teaga kesehatan. Paling banyak adalah perawat pertama yakni sebanyak 100 formasi, dan dokter umum 33 orang. Dibutuhkan juga dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis penyakit dalam pertama, dokter spesialis anak pertama, dokter spesialis ginekologi pertama, dan dokter spesialis anastesi pertama masing-masing satu orang. Selain itu juga dibutuhkan 15 Psikolog Klinis Pertama, dengan kualifikasi S-1 Psikologi.

Kementerian Hukum dan HAM juga mencari 15 orang untuk mengisi jabatan Auditor Pertama. Kualifikasinya antara lain S-1 Ilmu Hukum, Psikologi, akuntansi, administrasi pendidikan, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, administrasi negara, administrasi bisnis, dan administrasi perpajakan.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Tips Lulus Tes CPNS 2017, Ini Materinya

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa bagi warga masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS, harus mencermati dan memenuhi syarat-syarat mulai dari pendaftaran serta persyaratan lain yang telah ditetapkan agar lolos seleksi administrasi. Setelah itu, pekerjaan berikutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, pemerintah menetapkan tiga kelompok materi soal SKD. Ketiga kelompok soal dimaksud adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi mengatakan, agar lolos ke tahapan berikutnya, peserta seleksi harus lolos atau ambang batas (passing grade)

yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB. Untuk itu, peserta diminta mempersiapkan diri dengan mempelajari sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan.

TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia. Empat pilar itu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indoensia (NKRI). NKRI in mencakup sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Materi kedua adalah Tes Intelegensi Umum (TIU) yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis. Tes ini juga untuk menilai kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi, perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. TIU juga untuk mengetahui kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, dan kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

Adapun Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. “TKP juga untuk menilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain,” imbuh Suwardi.

Belum selesai sampai di situ, sebab untuk lulus tes masih harus mengikuti  Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Ini berbeda dengan seleksi beberapa tahun lalu, yang tidak mengharuskan dilakukan SKB.

Berdasarkan Permen PANRB No 20/2017  terrsebut, materi Seleksi Kompetensi Bidang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan materi seleksi untuk jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana dimaksud.

Tetapi kalau instansi pembina jabatan fungsional atau instansi  yang membidangi urusan jabatan pelaksana belum siap menyusun materi SKB, maka  penyusunannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang melakuan pengadaan CPNS. Materi  SKB selanjutnya itu selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Suwardi menambahkan, tidak seluruh peserta yang lolos passing grade bisa mengikuti SKB. Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Dijelaskan bahwa SKB dilakukan menggunakan CAT dan dapat ditambah dengan tes lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelaksanaan CAT menggunakan fasilitas komputer  dan penunjang lain yang disiapkan BKN dan/atau menggunakan fasilitas komputer dan penunjang yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dimungkinkan pula menggunakan fasilitas mandiri yang disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN.

Bagi instansi yang belum siap untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT, dapat melakukan minimal 2 (dua) bentuk tes, antara lain, yaitu tes praktik kerja, dengan materi dan penguji yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan tes fisik/kesamaptaan, psikologis, kesehatan jiwa, dan wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan.

Dalam hal ini, instansi bersangkutnan harus membuat dan menyampaikan panduan kepada PANSELNAS terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebelum pelaksanaan SKD dimulai. “Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang hasilnya disampaikan ke PANSELNAS dalam bentuk softcopy dan hardcopy,” pungkas Suwardi.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 11 Juli 2017

Lulusan Cum Laude Prioritas CPNS 2017

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah resmi membuka penerimaan CPNS 2017, dengan kuota yang disiapkan 19.210 untuk Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum HAM.

Menariknya, jumlah kuota untuk lulusan cum laude (dengan pujian) mengalami peningkatan yang signifikan. Bila sebelumnya jatah lulusan cum laude hanya 100 orang, tahun ini 468 orang. Itu pun hanya untuk dua instansi.

"Jumlah lulusan cum laude memang akan terus ditambah sebab birokrasi kita butuh SDM yanh cerdas," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, Rabu (12/7).

Dia menegaskan, dalam seleksi CPNS 2017, lulusan cumlaude akan diprioritaskan. Mereka nantinya disebar di MA dan Kemenkumham.

Untuk calon hakim (cakim), lanjut Asman, akan ditugaskan pada tiga lingkungan peradilan di bawah MA seluruh Indonesia. Rekrutmen calon hakim ini dilakukan melalui tiga jalur, yakni jalur umum, lulusan cum laude dan afirmsi untuk putra putri Papua dan Papua Barat.

"Formasi lulusan cum laude untuk cakim terdapat 168 formasi, dengan rincian yakni 103 formasi untuk cakim pada peradilan umum, 62 formasi untuk cakim pada peradilan agama, dan tiga formasi untuk cakim pada peradilan TUN," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemerintah Buka Pendaftaran 19.210 CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mengundang putra-putri terbaik untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan ini menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.
Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.
Dijelaskan, formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.
Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis keimigrasian. “Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Menteri Asman dalam jumpa pers di kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/07).
Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 diantaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.
Informasi mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di situs 
a. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
b. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.idhttp://badilum.mahkamahagung.go.idhttp://badilag.mahkamahagung.go.idhttp://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id
d. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1 – 31 Agustus.
Seperti tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB).
 Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, peserta akan langsung mengetahui nilainya. “Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” ujarnya. 
Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.